agus joko Options
agus joko Options
Blog Article
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia. Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.
"World Index Jakarta saat ini berada di urutan 74 dari 156 kota, jauh berada di bawah Singapura yang berada di urutan tujuh, sementara nomor satu ditempati New York," ujar Pramono, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Tempo
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a few questions about governance and what it means to get a whole new member of your Board.
Mantan Sekretaris Kabinet period Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan more info sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota world wide.
“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
The subsequent content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just for the 1st write-up.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
This "Cited by" depend involves citations to the following articles in Scholar. Those marked * could be distinctive through the article from the profile.
korupsi keuangan investasi pengelolaan asuransi perusahaan jiwasraya Badan Pemeriksa Keuangan dana kejaksaan agung utama aktual korupsi jiwasraya